PKS; ijtihad politik

 IJTIHAD POLITIK PKS

Iman Santoso, Lc 

PKS sebagai Partai Politik Islam _Rahmatan Lil'alamin_, terus berupaya berijtihad untuk menentukan pilihan politiknya, khususnya pasca Pemilu dan Pilpres 2024. Apakah akan bergabung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto atau di luar Pemerintahan ? 

PKS dalam menetapkan Ijtihad Politiknya, selalu mengacu pada musyawarah berjenjang. Dan puncaknya pada musyawarah Majelis Syura, yaitu lembaga tertinggi PKS  yang anggotanya memiliki kredibilitas, dan kompetensi di semua bidang ilmu, serta membawa aspirasi dari setiap wilayah di Indonesia.

Dengan diumumkannya pasangan Cagub - Cawagub DKJ yaitu Ridwan Kamil - Suswono (Ketua MPP PKS), maka arah politik PKS sudah terbaca, kemungkinan besar  akan bergabung dengan KIM yang memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih periode 2024 - 2029. Dengan catatan, jika diajak oleh Presiden terpilih. 

Pro kontra pun mengemuka, khususnya dari fihak yang kontra terhadap Ijtihad Politik PKS dan pendukung setia Anies Baswedan. Penolakan, caci makian, bully, fitnah bahkan ancaman tidak akan memilih PKS lagi. Semua aspirasi dan reaksi tersebut patut di dengar oleh pimpinan PKS, karena kecintaan mereka terhadap PKS juga terhadap Anies Baswedan. Sebaliknya para pemilih  PKS juga patut mengetahui proses dan alasan Ijtihad Politik PKS tersebut.

PKS sebagai Partai Politik tentu terus berusaha untuk meraih cita-citanya yang tertuang dalam Visi dan Misi PKS. Visi PKS adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (BAB II Pasal 6 AD PKS)

Sedangkan Misi PKS adalah menjadi Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan NKRI yang berasaskan Pancasila. (BAB II Pasal 7 AD PKS). 

Oleh karena itu, minimal ada 3 alasan, kenapa PKS bergabung dengan KIM, khususnya Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih. 

1. PKS sebagai Partai Islam dengan slogan  *Pelayan Rakyat*, melihat bahwa  mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim, dan PKS tidak akan dapat berbuat maksimal dalam melayani rakyat, jika tidak ikut bergabung dengan presiden terpilih. Dan PKS  sudah  berpengalaman berkoalisi  mengusung Capres Prabowo Subianto dalam Pilpres tahun 2014 dan 2019. PKS tetap menjaga hubungan baik dengan  Prabowo Subianto. 

2. PKS sebagai Partai Islam yang sangat peduli dengan perjuangan kemerdekaan Palestina, akan lebih baik jika mendukung secara aktif Pemerintah Prabowo dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara lebih aktif lagi, sesuai amanat konstitusi NKRI. 

3. PKS memandang bahwa  ikut di dalam Pemerintah atau di luar, sama-sama  baik dan  terpujinya.  Dan PKS memilih bergabung di dalam pemerintah Prabowo, karena melihat ada kemaslahatan yang lebih besar, baik untuk Negara Indonesia,  untuk rakyat Indonesia, untuk umat Islam, maupun untuk PKS sendiri. Dengan tanpa merubah jati diri PKS sebagai Partai Islam, yang melaksanakan peran amar ma'ruf dan nahi munkar dan terus  memperjuangkan Islam _rahmatan lil'alamin_. PKS  memiliki slogan, _nahtalithu walakin natamayyazu_ (kami berinteraksi atau berkoalisi tetapi tetap memiliki nilai beda)